Bogor,5 Juli 2010. Pemerintah telah menetapkan moratorium pemberian ijin baru untuk alat tangkap dan penggunaan alat bantu penangkapan ikan tertentu melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi pengelolaan perikanan di Indonesia mengingat keputusan seperti ini biasanya tidak menjadi pilihan bagi Pemerintah sendiri. Sekalipun demikian, keputusan moratorium ini masih disangsikan efektivitasnya oleh sebagian kalangan. Keputusan tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi macan kertas dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan di Indonesia.